Survei Integritas KPK: Kemendikbud Peringkat Pertama!

• Jumat, 18 Oktober 2013 | 13:57 WIB

Berdasarkan survei yang dilakukan KPK tersebut terdapat 16 instansi/lembaga dengan skor pengalaman integritas > 7. Berturut-turut peringkat 1 s.d.6 adalah Kemdikbud (8,06), PT.Jamsostek (8,02), PT.Angkasa Pura II (7,65), Badan Koordinasi Penanaman Modal (7,63), Kementerian Kesehatan (7,62), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (7,59). | M Latief/KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencanangan zona integritas yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada saat berlangsungnya Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) pada 2012 lalu diikuti para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pencanangan yang ditandai dengan penandatangananan nota kesepahaman antara Mendikbud dengan Ketua BPKP itu membawa dampak signifikan untuk mendorong peningkatan layanan kinerja dan integritas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na'im mengatakan bahwa melalui peningkatan kinerja dan integritas layanan pendidikan dan kebudayaan akan tercipta sinergitas sumber daya pendidikan dan kebudayaan, terutama untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya memperbaikinya.

Evaluasi pelaksanaan program dan capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan tersebut terkait survei integritas kementerian dan lembaga meraih skor tertinggi berdasarkan survei integritas sektor publik 2012 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skor ini diraih pada aspek pengalaman integritas, yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya.

Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar mengatakan pada saat workshop pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kemendikbud bahwa penyimpangan itu dimulai dari hal yang kecil, membesar dan membesar, dan bahkan tujuan utamanya bisa tidak tercapai karena adanya penyimpangan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kemendikbud terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada semua unit kerja kemdikbud.

"Karena kita bekerja di lingkungan Kemendikbud, mari kita membangun pendidikan dan kebudayaan yang bebas dari korupsi dengan keterbukaan," ujar Umar di Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh menyatakan telah menerima dengan baik penilaian berbagai lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya perbaikan ke depan. Menurut dia, yang penting adalah cara melakukan penilaian sesuai dengan perkembangan zaman.

"Integritas Kemendikbud sangat positif, dengan nilai paling tinggi," katanya.

Berdasarkan survei yang dilakukan KPK tersebut terdapat 16 instansi/lembaga dengan skor pengalaman integritas > 7. Berturut-turut peringkat 1 sd 6 adalah Kemendikbud (8,06), PT Jamsostek (8,02), PT Angkasa Pura II (7,65), Badan Koordinasi Penanaman Modal (7,63), Kementerian Kesehatan (7,62), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (7,59).

Aspek lain yang digunakan dalam survei adalah potensi integritas, yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi. Jika ditotal, untuk instansi pusat, Kemendikbud di posisi dua dengan skor 7,43. Posisi pertama ditempati PT Jamsostek (7,49).

Hasil survei tersebut menyatakan bahwa rata-rata Indeks Integritas Nasional (IIN) pada tahun 2012 adalah 6,37. Dengan perincian nilai rata-rata integritas di tingkat pusat sebesar 6,86, nilai rata-rata integritas sektor publik di tingkat instansi vertikal sebesar 6,34, dan nilai rata-rata integritas di tingkat daerah 6,32.

Namun, nilai integritas daerah relatif lebih rendah dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun instansi vertikal. IIN sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya (dari 6,31 pada tahun 2011).

Survei tersebut juga menyebutkan, ada 45 persen (atau 38 instansi/pemerintah daerah), yang pencapaian nilai indeks integritasnya masih di bawah rata-rata nasional. Tercatat, ada 20 persen (atau 17 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian indeks integritasnya masih di bawah standar yang ditetapkan KPK, yaitu 6,00. Responden survei yang dilakukan KPK mencakup instansi pemda, instansi vertikal, dan instansi pusat. (JS)

Editor : Latief